BRAN Matangkan Koordinasi Wilayah Sumatera hingga Papua

Jakarta- Selain penataan organisasi di tingkat pusat, BRAN mematangkan mekanisme koordinasi wilayah. Cakupannya meliputi Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua. Mekanisme tersebut perlu memiliki dasar kewenangan dan pembagian tugas yang jelas. Tujuannya agar koordinasi di daerah berjalan efektif.

Selaras dengan kewenangan instansi terkait. Dalam jangka pendek, penyelesaian SOTK menjadi prioritas. Hal ini agar struktur organisasi dapat dipersiapkan. Pengisian jabatan dilakukan sesuai kebutuhan serta kompetensi yang dipersyaratkan. Secara paralel, harmonisasi regulasi dan koordinasi lintas kementerian terus diperlukan.

Hal ini untuk membangun kesiapan BRAN dalam menjalankan mandatnya. Dedi menegaskan ukuran keberhasilan percepatan reforma agraria. Bukan hanya terbentuknya organisasi. Melainkan kemampuan menghadirkan tata kelola yang lebih efektif dan kepastian hukum.

Penyelesaian persoalan agraria sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. "BRAN ingin memastikan setiap langkah kelembagaan bermuara pada kepentingan rakyat," pungkasnya. Dengan regulasi yang jelas, koordinasi yang kuat, dan prioritas kerja yang terukur.

Pelaksanaan reforma agraria diharapkan semakin efektif. Dalam mewujudkan keadilan agraria dan kesejahteraan rakyat. (Antasena)