Rachmat menyoroti tantangan pengelolaan pertanahan yang semakin kompleks. Kebutuhan tanah terus meningkat seiring besarnya populasi. Untuk itu, Bappenas menyatakan dukungan penuh terhadap BRAN. Wakil Menteri PPN akan ditugaskan mengawal agenda strategis ini. "Reforma agraria bukan sekadar tentang berapa luas tanah yang dibagikan, tetapi bagaimana tanah tersebut memberikan kepastian hak, membuka kesempatan berusaha, meningkatkan produktivitas, dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat," ujar Rachmat.
Program konkret yang disiapkan adalah rencana Badan Bank Tanah meredistribusikan sekitar 23.000 hektare tanah kepada subjek reforma agraria pada 2027. BRAN akan bertindak sebagai koordinator pelaksana. Kepala BRAN Dedi Prasetyo menekankan pentingnya penataan akses pasca-redistribusi. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menerima sertifikat. Mereka harus didukung akses permodalan, pendampingan usaha, serta integrasi ke sektor produktif.
Integrasi satu data dan satu peta agraria menjadi prioritas jangka pendek. Konsolidasi data ini mendesak demi mengatasi tumpang tindih laporan konflik pertanahan. Data terpadu akan membantu pemerintah memetakan konflik dan menentukan wilayah prioritas secara akurat. Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Bappenas Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga mengingatkan bahwa pengalihan fungsi dari ATR/BPN ke BRAN wajib dibarengi sinkronisasi anggaran.
Kepala BRAN secara khusus mengharapkan pengawalan Bappenas dalam penyusunan perencanaan dan alokasi anggaran BRAN untuk Tahun Anggaran 2027. Dukungan ini menjadi bekal penting bagi lembaga baru tersebut. Dengan begitu, mandat reforma agraria dapat dijalankan secara optimal sejak awal. Kesejahteraan rakyat pun menjadi tujuan akhir yang terus diupayakan bersama. (Cecil)
0 comments:
Posting Komentar