Cibubur, Bekasi, menjadi saksi pertemuan penting antara Korps Sabhara Baharkam Polri dan Kemenko Polkam pada Rabu (29/4/2026) di Hotel Avanzel. Rapat koordinasi evaluasi pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang dipimpin Deputi Bidang Kamtibmas Kemenko Polkam, Irjen Pol S. Tarigan, serta didampingi Asdep 1 Brigjen TNI Muhamad Sujono ini mengungkap kelemahan sistemik yang selama ini luput dari perhatian. Di hadapan perwakilan Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Perhubungan, PUPR, dan ESDM, terungkap bahwa masih banyak pengelola Obvitnas yang belum menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) secara baku karena belum ada regulasi yang mewajibkan.
Kasubdit Pamwaster Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, KBP Waluya, memaparkan data komprehensif bahwa tanpa standar yang mengikat, keamanan aset-aset strategis nasional berada dalam ancaman serius. Rapat ini pun menyimpulkan tiga poin utama: revitalisasi regulasi, validasi data ulang jumlah Obvitnas, serta penguatan koordinasi menjelang May Day. Kementerian teknis didorong untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian (wasdal) terhadap kepatuhan penerapan SMP. Regulasi lama, terutama di sektor Perhubungan (2004) dan Pariwisata (2016), harus segera direvisi agar relevan dengan ancaman masa kini yang kian kompleks.
Poin kedua yang tidak kalah penting adalah rencana validasi ulang data Obvitnas di tiap kementerian. Selama ini, ketidakakuratan data menjadi salah satu penghambat dalam menyusun strategi pengamanan yang efektif. Setelah data valid diperoleh, langkah selanjutnya adalah memastikan setiap Obvitnas memiliki MoU atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Polri. Dengan demikian, tidak ada lagi objek vital yang beroperasi tanpa pendampingan keamanan dari aparat yang berwenang. Langkah ini diyakini akan menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas nasional.
Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, rapat juga menyoroti kesiapan pengamanan internal di kawasan Obvitnas. Koordinasi antara pengelola objek vital dan Polri harus diperkuat agar situasi tetap kondusif selama aksi massa buruh berlangsung. Pimpinan rapat menegaskan bahwa evaluasi ini bukan agenda rutin biasa, melainkan langkah proaktif menciptakan ekosistem investasi dan operasional industri yang aman, nyaman, dan terlindungi. Polri bersama Kemenko Polkam berkomitmen untuk terus mengawal implementasi hasil rapat ini demi kemajuan ekonomi nasional. Semoga dengan langkah ini, tidak ada lagi aset negara yang menjadi korban karena lemahnya sistem pengamanan.(Avs)
0 comments:
Posting Komentar