Menteri PPPA: Relasi Kuasa Penyebab Korban Diam, Penghargaan untuk Polda Jatim Jadi Contoh Nasional

Dalam seminar nasional yang digelar Polda Jatim di Surabaya pada Senin (27/4/26), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi secara resmi menyerahkan penghargaan kepada Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jatim. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi direktorat tersebut dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mulai dari proses penegakan hukum yang cepat hingga upaya perlindungan hak-hak korban yang sering terlupakan. Menteri Arifah hadir langsung dalam acara bertajuk "Membangun Kesadaran dan Aksi Nyata Menghapus Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Kuasa" ini untuk memastikan pesan-pesan krusial sampai ke telinga para pemangku kepentingan.

Data yang disampaikan Menteri Arifah dalam sambutannya menjadi perhatian utama: berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2024, 1 dari 4 perempuan Indonesia usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan, sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2024 mencatat 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, dengan kekerasan emosional sebagai bentuk paling dominan. Namun yang paling menyedihkan, lanjut menteri, adalah banyaknya korban yang memilih diam akibat adanya relasi kuasa. Pelaku sering kali adalah orang terdekat, atasan, guru, atau figur otoritas lainnya sehingga korban merasa tidak berdaya dan takut melapor. Inilah celah yang harus segera ditutup dengan berbagai kebijakan perlindungan yang lebih kuat.

Menteri Arifah menjelaskan bahwa relasi kuasa menciptakan situasi di mana korban memiliki rasa hormat, ketergantungan, atau ketakutan berlebihan terhadap pelaku, sehingga mereka tidak berani menolak maupun berbicara tentang kekerasan yang dialami. Untuk itu, dikatakannya, relasi kuasa harus diminimalisir dengan berbagai pendekatan, termasuk edukasi sejak dini, penyediaan saluran pengaduan yang aman, dan pendampingan psikologis bagi korban. Seminar nasional ini diharapkan menjadi momentum lahirnya solusi nyata yang melibatkan semua elemen masyarakat, bukan hanya aparat penegak hukum, untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, Menteri PPPA menyampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Timur beserta jajaran yang turut mendukung penyelenggaraan kegiatan, dan berharap seminar ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tetapi dilanjutkan dengan aksi nyata di lapangan. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh terjadi oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun, dan kita harus menghentikannya sekarang juga. Penghargaan untuk Ditres PPA-PPO Polda Jatim ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain bahwa kerja keras dalam melindungi perempuan dan anak akan mendapatkan pengakuan nasional, sekaligus menjadi pesan bahwa tidak ada toleransi sedikit pun bagi kekerasan berbasis gender di Indonesia.(Avs)